RUU Cipta Kerja Berpotensi Merugikan Lingkungan

RUU Cipta Kerja Berpotensi Merugikan Lingkungan

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja mengundang kritik dari sejumlah kelompok pembela lingkungan hidup. Koalisi Bersihkan Indonesia menemukan 11 persoalan serius dalam draf RUU Cipta Kerja yang pemerintah serahkan pada Dewan Perwakilan Rakyat dua hari lalu.

Pasal 23 angka 37 mengenai perubahan Pasal 98 dan 99 Undang-Undang Lingkungan Hidup, misalnya, mengubah sanksi pidana bagi perusak lingkungan menjadi denda administratif. Sanksi pidana baru berlaku jika denda tidak dipatuhi. Aktivis menyatakan perubahan mendasar di sektor lingkungan ini bakal berdampak buruk pada biaya yang harus ditanggung masyarakat atau pemerintah akibat aktivitas perusahaan.

DPRD DKI Curigai Manipulasi Rekomendasi Formula E di Monas

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta Prasetio Edi Marsudi menduga terjadi manipulasi rekomendasi yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta. Balai Kota melakukan itu demi mendapat persetujuan dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka untuk menyelenggarakan Formula E di Monas.

Selasa lalu, Gubernur Anies Baswedan menyatakan telah mendapat rekomendasi Tim Cagar Budaya untuk menggunakan Monas sebagai lintasan balap mobil listrik tersebut. Anies menyampaikan keterangan itu pada Menteri Sekretaris Negara Pratikno melalui surat. Namun, Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Mundardjito membantah klaim Balai Kota. Dia menyatakan tidak merekomendasikan Monas menjadi sirkuit, dengan alasan Monas merupakan cagar budaya yang sarat sejarah.

Pemerintah Siapkan Identitas Pajak Perusahaan Digital Asing

Pemerintah Siapkan Identitas Pajak Perusahaan Digital Asing

Pemerintah bakal memberikan identitas perpajakan, seperti nomor pokok wajib pajak (NPWP), bagi perusahaan digital yang beroperasi dari luar negeri tapi banyak memiliki konsumen di Indonesia. Dengan begitu, pemerintah akan memiliki kekuatan hukum untuk memungut pajak perusahaan over the top—layanan dengan konten data, informasi, atau multimedia melalui jaringan Internet— tersebut.

Pemerintah juga akan mensinkronkan kemudahan perizinan dan kelengkapan administrasi bagi entitas digital dari luar negeri dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Kelak, entitas digital asing ini akan mendaftarkan diri melalui online single submission (OSS), yakni sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Tim Cagar Budaya Berkeberatan Monas Jadi Sirkuit

Tim Ahli Cagar Budaya DKI Jakarta berkeberatan kawasan Monumen Nasional dijadikan sirkuit Formula E. Sebab, Monas merupakan cagar budaya yang harus dipertahankan keasliannya. “Karena ada nilai sejarah penting di sana,” ujar Profesor Mundardjito, Ketua Tim Ahli Cagar Budaya DKI, kepada Tempo, kemarin.

Hal ini bertentangan dengan klaim Gubernur DKI Anies Baswedan. Dalam suratnya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno—selaku Ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka—dua hari lalu, Anies menyatakan telah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya DKI tentang penyelenggaraan balap mobil listrik tersebut di area Monas. “Kami tidak merekomendasikan itu,” ujar Mundardjito.

Omnibus Law Pajak Jerat Perusahaan Digital Asing

Omnibus Law Pajak Jerat Perusahaan Digital Asing

Pemerintah memburu pajak dari perusahaan digital, khususnya entitas dari luar negeri, melalui Rancangan Undang-Undang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, atau omnibus law perpajakan. Aturan ini menerabas klausul “kehadiran fisik” atau status badan usaha, yang selama ini mengganjal upaya pemungutan pajak.

Dalam rancangan omnibus law perpajakan yang diperoleh Tempo, pasal 14 ayat 1 mengatur soal pungutan pajak penghasilan (PPh) atas semua transaksi di dalam negeri. Klausul ini menggantikan konsep badan usaha tetap (BUT) dalam aturan lama, yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 26. Dalam pasal lama, perusahaan asing hanya bisa dikenai pajak jika memiliki kantor perwakilan di dalam negeri dan berstatus badan usaha tetap.

Presiden Jokowi Perintahkan Anak Buahnya Lebih Transparan Soal Corona

Presiden Joko Widodo mengapresiasi kerja cepat para menterinya dalam mencegah masuknya novel coronavirus (2019-nCoV) atau virus corona ke Indonesia. Namun Jokowi meminta para pembantunya terus memperbarui informasi perkembangan soal virus corona ke masyarakat setiap hari. “Saya kira ini menunjukkan kewaspadaan, kehati-hatian, dan kerja keras kita sehingga virus itu tak masuk ke Indonesia,” kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Ia mengatakan tujuan membuka informasi ini adalah menciptakan suasana kondusif di masyarakat. “Saya minta agar penyampaian informasi ke media dilakukan pagi, siang, malam. Informasi itu betul-betul konkret, ada fakta-faktanya, sehingga persepsi yang ada, pemerintah betul-betul sangat serius menangani virus corona ini,” ujar Jokowi.

Balik Kanan Izin Balapan

Balik Kanan Izin Balapan

Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka akhirnya mengizinkan pemerintah DKI Jakarta menyelenggarakan balapan Formula E di kawasan Monumen Nasional, dengan sejumlah persyaratan. Persetujuan itu tertuang dalam surat yang ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno selaku ketua komisi pada Jumat, 7 Februari lalu.

Persetujuan itu berbeda dengan pernyataan Sekretariat Negara dua hari sebelumnya. Rabu pekan lalu, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama mengatakan Komisi Pengarah melarang pemerintah DKI menggunakan kawasan Monas sebagai sirkuit Formula E. Alasannya, Medan Merdeka merupakan kawasan cagar budaya.

Tilang Elektronik Tekan Pelanggaran Sepeda Motor

Pengendara sepeda motor yang melanggar aturan lalu lintas di Jalan Sudirman-Thamrin dan jalur bus Transjakarta koridor 6 (Ragunan-Dukuh Atas 2) cenderung menurun sejak pemberlakuan electronic traffic law enforcement (E-TLE), sepuluh hari lalu.

Kepolisian Daerah memberlakukan sistem tilang elektronik untuk sepeda motor itu sejak 1 Februari lalu. Sistem ini menjangkau enam jenis pelanggaran, yaitu pengendara yang tidak mengenakan helm, melanggar marka, melintas di jalur Transjakarta, melawan arus, menerobos lampu lalu lintas, dan menggunakan telepon genggam saat berkendara.

Setelah Jokowi, Giliran Gibran Menemui F.X. Rudy

Setelah Jokowi, Giliran Gibran Menemui F.X. Rudy

Anak sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, datang menemui Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo di rumah dinas Loji Gandrung, Solo, kemarin. “Ada wejangan, nasihat, serta teguran,” kata Gibran.

Buat Gibran, meminta restu Rudy sungguh penting. Rudy merupakan mentor politik ayahnya sejak mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo pada 2005. Apalagi, dalam pemilihan Wali Kota Solo tahun ini, Rudy, sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Solo, tak mengusulkan Gibran sebagai calon wali kota.

Menilik Misteri Matahari

Badan Antariksa Eropa (ESA) mencanangkan program cukup ambisius, yakni melakukan pengamatan permukaan matahari secara detail. Salah satu target proyek ini mengamati kutub matahari dari dekat yang belum pernah dilakukan negara mana pun. “Kami yang pertama yang akan merekam aktivitas kutub matahari,” ucap Gunther Hasinger dari ESA ihwal misi yang telah menelan biaya 1,5 miliar euro atau sekitar Rp 22,5 triliun itu.

Berebut Kursi Ketua Umum PAN

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan bakal berseberangan dengan kubu Amien Rais dalam perebutan kursi ketua umum partai tersebut dalam kongres yang berlangsung mulai hari ini. Amien mendukung calon ketua umum Mulfachri Harahap yang menggandeng Hanafi Rais sebagai calon sekretaris jenderal. Pengaruh Amien sebagai pendiri PAN dipertaruhkan.