Omnibus Law Pajak Jerat Perusahaan Digital Asing

Omnibus Law Pajak Jerat Perusahaan Digital Asing

Pemerintah memburu pajak dari perusahaan digital, khususnya entitas dari luar negeri, melalui Rancangan Undang-Undang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, atau omnibus law perpajakan. Aturan ini menerabas klausul “kehadiran fisik” atau status badan usaha, yang selama ini mengganjal upaya pemungutan pajak.

Dalam rancangan omnibus law perpajakan yang diperoleh Tempo, pasal 14 ayat 1 mengatur soal pungutan pajak penghasilan (PPh) atas semua transaksi di dalam negeri. Klausul ini menggantikan konsep badan usaha tetap (BUT) dalam aturan lama, yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 26. Dalam pasal lama, perusahaan asing hanya bisa dikenai pajak jika memiliki kantor perwakilan di dalam negeri dan berstatus badan usaha tetap.

Presiden Jokowi Perintahkan Anak Buahnya Lebih Transparan Soal Corona

Presiden Joko Widodo mengapresiasi kerja cepat para menterinya dalam mencegah masuknya novel coronavirus (2019-nCoV) atau virus corona ke Indonesia. Namun Jokowi meminta para pembantunya terus memperbarui informasi perkembangan soal virus corona ke masyarakat setiap hari. “Saya kira ini menunjukkan kewaspadaan, kehati-hatian, dan kerja keras kita sehingga virus itu tak masuk ke Indonesia,” kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Ia mengatakan tujuan membuka informasi ini adalah menciptakan suasana kondusif di masyarakat. “Saya minta agar penyampaian informasi ke media dilakukan pagi, siang, malam. Informasi itu betul-betul konkret, ada fakta-faktanya, sehingga persepsi yang ada, pemerintah betul-betul sangat serius menangani virus corona ini,” ujar Jokowi.

Leave a Reply